tugas ke 2 softkill

tugas ke 2 softkill

Sistem Informasi Akuntansi (Tugas 2) 1. Barang barang yang telah dipilih oleh pelanggan dibuatkan nota penjualan rangkap 3. Dua lembar diserahkan kepada pelanggan untuk pembayaran kepada kasir, lembar ke 3 digabung dengan barang diteruskan ke kasir untuk diserahkan pada pelanggansetelah membayar ?

2. Kasir menerima pembayaran berdasarkan nota penjualan mencatat penjualan dengan kas register dan menyerahkan barang bersama dengan nota penjualan lembar 3 dan bukti pembayaran dan mesin kas register ?

sumber : http://zerro1.blogspot.com/2013/11/sistem-informasi-akuntansi-tugas-2-1.html

TUGAS SOFTSKILL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KE 3 (TUGAS)

1. 1 JelaskanUnsur-UnsurSistemInformasiAkuntans !

2.      Jelaskanunsur-unsur internal control !

3.      Jelaskanhubungan internal control dengansisteminformasiakuntansi !

4.      Jelaskanperbedaanantara data, berita, daninformasisertahubungannyadenganSIA !

5.      JelaskanfungsikomputerdalamSIA !

6.      Jelaskandampakpenggunaankomputerterhadap internal control !

Jawab : 

1.JawabanNomor 1   

           

A.    Orang-orang yang mengoprasikan system tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi

B.     Proses-proses baik manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan memanipulasi data aktivitas tentang organisasi

C.     Data tentang proses bisnisorganisasi

D.    Software yang digunakan untuk memproses dalam organisasi

E.     Infrastrukturteknologiinformasi,termasukkomputer,peralatan pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

2.JawabanNomor 2

            A. LingkunganPengendalianadalah

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatuorganisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnnya.

            B. PenafsiranResiko

Identifikasi, entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuan.

            C. AktifitasPengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan umumnya aktivitas pengendalian.

            D. Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

3.JawabanNomor 3

                Internal Control adalah proses yang di desain untuk memastikan tujuan organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah system untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan melaporkan transaksi dan posisi keuangan organisasi agar tujuan/tanggung jawab organisasi untuk melaporkan keuangan secara wajar dan transparan dapat dipenuhi, suatu SIA harus dimiliki internal control yang memadai.

4. JawabanNomor 4

> Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu fakta.

>Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi dan disajikan dalam bentuk cetak, siaran dan internet.

>Informasi adalah pesan yang terdiri dari order sekuensi dari symbol makna kata dapat ditafsirkan dalam pesan.

5.JawabanNomor 5

            Dapat mengerjakan sikulakuntansi mulai dari jurnal,bukubesar,neracalajur,laporan keuangan sampai dengan neraca saldo penutup.

6.JawabanNomor 6

            Resiko menjadi lebih besar dan kompleks, keamanan brankas komputer hardware, software, media menyimpan data.

sumber : http://syathir.blogspot.com/2013/01/unsur-unsur-sistem-informasi-akuntansi.html

              http://ovioktaviadewi.wordpress.com/2012/06/27/internal-control/

              http://wudi-utomo.blogspot.com/

SOFTSKILL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KE 1 (TUGAS)

1.jelaskan pengertian flowchart

Flowchart atau Bagan alir adalah bagan  (chart) yang menunjukkan alir  (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

2.sebutkan dan gambarkan symbol dalam flowchart  

3. gambarkan siklus flowchart pada transaksi toko buku gramedia




































4.gambarkan siklus flowchart peminjaman kredit pada bank bca

sumber :  http://zonapanda.blogspot.com/2013/02/pengertian-flowchart-dan-contoh.html

               http://safrilblog.files.wordpress.com/2012/10/simbol-flowchart-1.jpg

Otonomi daerah (uu, pengertian, kelebihan dan kekurangan, keberhasilan otonomi daerah, dll)

UU otonomi daerah

UU otonomi daerah di Indonesia merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. UU otonomi daerah di Indonesia merupakan payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya.

UU otonomi daerah itu sendiri merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 18 ayat (7), bahwa:

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut diatas menjadi payung hukum bagi pembentukan UU otonomi daerah di Indonesia, sementara UU otonomi daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang menurut hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan segera setelah gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.

Pengertian otonomi daerah

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:

Pengertian Otonomi Daerah menurut F. Sugeng Istianto, adalah:

“Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”

Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah:

“Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”

Pengertian Otonomi Daerah menurut Syarif Saleh, adalah:

“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”

Selain pendapat pakar diatas, ada juga beberapa pendapat lain yang memberikan pengertian yang berbeda mengenai otonomi daerah, antara lain:

Pengertian otonomi daerah menurut Benyamin Hoesein, adalah:

“Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat”

Pengertian otonomi daerah menurut Philip Mahwood, adalah:

“Suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”

Pengertian otonomi daerah menurut Mariun, adalah:

“Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan meeka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”

Pengertian otonomi daerah menurut Vincent Lemius, adalah:

“Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah tedapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Kelebihan dan kekurangan

Beberapa keuntungan dengan menerapkan otonomi daerah dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

a.       Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

b.      Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat.

c.       Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teretorial, dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusu daerah.

d.      Dengan adanya  desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih muda untuk diadakan.

e.       Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.

f.       Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebuh beser kepada daerah.

g.      Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

Di samping kebaikan tersebut di atas, otonomi daerah juga mengandung kelemahan sebagaimana pendapat Josef Riwu Kaho (1997) antara lain sebagai berikut ini.

a.       Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.

b.      Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.

c.       Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya  apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme.

d.      Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.

e.       Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan.

Keberhasilan otonomi daerah

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.

Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Kedua, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Ketiga, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. Keempat, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah mengutip pendapat Manulang (1995: 23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula.

Faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, mamesah (1995 : 34) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

Sumber : http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/keberhasilan-otonomi-daerah.html
               http://yettihidayah.blogspot.com/2011/11/kelebihan-dan-kekurangan-otonomi-daerah.html
               http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah.html

               http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah.html

Sistem politik di Indonesia dan perkembangannya pada masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi

Sistem politik di Indonesia

Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak

seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi, melainkan demokrasi

yang sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Menurut Dardji

Darmadiharjo, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber

pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

a. Perkembangan sistem politik di Indonesia

Sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami pasang runtuh sejak

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik Indonesia

telah mengalami perubahan-perubahan, baik sebelum amendemen UUD 1945

maupun sesudah adanya amendemen UUD 1945. Sejak merdeka,

perkembangan politik di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Sistem politik Indonesia sebelum Amendemen UUD 1945

Perkembangan politik dan sistem politik suatu negara dapat disimpulkan,

salah satunya, dari perkembangan partai-partai politiknya. Perkembangan

partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Ini menjadi

manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian pada masa itu

menunjukkan keanekaragaman, ada yang bertujuan sosial (Budi Utomo dan

Muhammadiyah), ada yang menganut asas politik berdasarkan agama, seperti

Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai

Kristen Indonesia (Parkindo), dan ada juga partai-partai yang mendasarkan

diri pada suatu ideologi tertentu, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI)

yang berasaskan nasionalisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang

berasaskan komunisme. Di masa penjajahan Jepang, kegiatan partai politik

tidak diperbolehkan, kecuali pembentuk partai golongan Islam (Masyumi).

Menurut Mohammad Mahfud M.D. dalam bukunya Hukum dan Pilar-

Pilar Demokrasi perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode.

a) Periode Demokrasi Liberal (1945–1959)

Masa ini ditandai dengan adanya

kebebasan untuk mendirikan partai politik.

Peranan partai-partai politik sangat dominan

dalam menentukan arah tujuan negara

melalui badan perwakilan. Masa ini berakhir

dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5

Juli 1959. Indikator demokrasi liberal di

Indonesia pada masa itu sebagai berikut.

(1) Partai-partai politik sangat dominan

menentukan arah bagi perjalanan

negara melalui badan perwakilan.

(2) Eksekutif berada pada posisi yang

lemah karena sering jatuh bangun

akibat adanya mosi partai.

(3) Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode

ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman

Belanda dicabut.

b) Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) tiga kutub,

yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai

berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan

sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai

politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga

kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencaturan politik di

Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30-

S/PKI tanggal 30 September 1965. Indikator Demokrasi Terpimpin saat

itu adalah

(1) partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan

adanya tarik tambang antara Presiden, Angkatan Darat, dan PKI;

(2) kedudukan (posisi) badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden

sangat kuat, Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam

praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif;

(3) kebebasan pers sangat terkekang, bahkan terjadi suatu tindakan

antipers yang jumlahnya sangat spektakuler.

c) Periode Orde Baru (1966–1998)

Inilah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI yang kedua) yang

melakukan “pembenahan” dalam sistem politik, antara lain, mengenai

jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik (fusi)

menjadi tiga, yaitu

(1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berdasarkan ideologi

Islam, merupakan fusi dari partai-partai NU, Parmusi, PSII, dan

Partai Islam.

(2) Golkar (Golongan Karya) yang berdasarkan asas kekaryaan dan

keadilan sosial.

(3) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berdasarkan demokrasi,

nasionalisme, dan keadilan, merupakan fusi dari Parkindo, Partai

Katolik, PNI, dan Murba.

Dengan demikian, kedudukan partai politik lemah karena adanya

kontrol yang ketat dari lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada

lembaga perwakilan yang penuh dengan intervensi dari kekuasaan

eksekutif. Indikator sistem politik Orde Baru sebagai berikut.

(1) Partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat oleh eksekutif

dan lembaga perwakilan penuh dengan intervensi tangan-tangan

eksekutif.

(2) Kedudukan eksekutif (pemerintahan Soeharto) sangat kuat,

mengintervensi kehidupan partai-partai politik, serta menentukan

spektrum politik nasional.

(3) Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang

selanjutnya diganti dengan SIUPP.

Terlepas dari pasang surutnya peran partai politik dalam menentukan

perkembangan sistem politik Indonesia, Sistem Politik Demokrasi Pancasila

yang dikehendaki UUD 1945 sebelum terjadi amendemen sebagai berikut.

a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi

negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan

rakyat, menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan

mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban

Presiden bila Presiden melanggar UUD.

c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga tinggi negara

yang bertugas menetapkan UU, menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), dan memberikan persetujuan kepada Presiden

atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan

negara lain.

d) Presiden merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas presiden

adalah menetapkan peraturan pemerintah; mensahkan atau menolak

untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR; mencabut

peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR; menyatakan perang

dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;

mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan

rehabilitasi; serta mengangkat menteri-menteri.

e) DPA (Dewan Pertimbangan Agung) merupakan lembaga tinggi negara

yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan

Presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah.

Usul atau nasihat DPA hanya mengikat Presiden secara moral dan tidak

secara konstitusional, oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh

diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. Karena tidak memiliki

hak memaksa, kedudukan DPA lemah.

f) BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) merupakan lembaga tinggi negara

yang berperan atau bertugas memeriksa jalannya keuangan negara. BPK

merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari

pengaruh pemerintah, namun tidak berarti kedudukan BPK di atas

pemerintah.

g) MA (Mahkamah Agung) merupakan lembaga tinggi negara dan

memegang kekuasan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya

memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah.

2) Sistem politik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945

Sistem politik hasil amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya

lembaga tertinggi negara. Semua lembaga berada pada posisi yang sebanding.

Selain itu, ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan

Pertimbangan Agung), dan ada pula beberapa lembaga negara yang baru,

yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan

KY (Komisi Yudisial). Sistem politik setelah Amendemen UUD 1945 sebagai

berikut.

a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik

yang terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat

pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.

b) Parlemen terdiri dari dua kamar (sistem bikameral), yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih

oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat,

sedangkan anggota DPD adalah perwakilan provinsi yang anggotanya

dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu. Masa

jabatannya adalah lima tahun. DPR memiliki kekuasaan membuat

undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya

pemerintahan.

c) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang

berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan

presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD.

Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki

masa jabatan lima tahun.

d) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden yang berkedudukan

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa

jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang

sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang

terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada

presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak

bertanggung jawab kepada parlemen.

e) Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung

dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi.

Adapun Komisi Yudisial berwenang memberikan usulan mengenai

pengangkatan Hakim Agung.

f) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, juga

memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket.

g) Sistem kepartaian adalah multipartai. Jumlah partai yang mengikuti

Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34

partai politik.

h) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil

pemeriksaan diserahkan kepada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari

DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden.

i) Pada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dibentuk

pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

(1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di wilayah

provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota.

Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

(2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh gubernur, sedang

pada daerah kabupaten/kota dipegang oleh bupati/wali kota yang

semuanya dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing

melalui Pemilu.

(3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh pengadilan tinggi

dan untuk kabupaten/kota dijalankan oleh pengadilan negeri.

Adapun perkembangan partai politik yang mengikuti perubahan sistem

politik pada masa ini ditandai dengan adanya gerakan reformasi sehingga

disebut Era Reformasi. Era ini berawal pada tahun 1998, yaitu masa setelah

jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dalam

sistem politik, dengan demikian juga terdapat perubahan dalam kedudukan

partai politik. Partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali serta

mengikuti pemilu yang pertama setelah masa orde baru, yaitu pada tahun

1999 dengan diikuti oleh banyak partai politik.

Sistem Politik Pada Era Reformasi

Sistem politik pada era reformasi biasa diuraikan sebagai berikut :

 Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi

Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi

Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah

 Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

 Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)

 Gaya politik – pragmatic      

 Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi

 Partisipasi massa – tinggi

Keterlibatan militer – dibatasi

 Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah

 Stabilitas – instabil

Era Reformasi atau Era Pasca Soeharto di Indonesia disebabkan karena tumbangnya orde baru sehingga membuka peluang terjadinya reformasi politik di Indonesia pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 karena adanya wacana suksesi yang sengaja dibuat oleh Amien Rais untuk menjatuhkan rezim Soeharto dimana didalamnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi dan juga desakan dari parlemen beserta mendurnya beberapa menteri dari kabinet saat itu. sehingga bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia dimana kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Setelah Soeharto mundur maka BJ. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden menggantikan presiden Soeharto dan segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu hal yang dilakukan oleh Habiebie saat itu adalah mepersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi, seperti : mengesahkan UU partai politik, UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dan hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie yang lain adalah pengahapusan dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial-politik ABRI dihilangkan.

Demokrasi di masa pemerintahan BJ. Habibie amat sangat terbuka luas, namun demokrasi yang ditawarkan oleh presiden Habibie ini membuat masyarakat Indonesia bebas untuk melakukan apapun dalam halnya berbicara, bertindak dan melakukan kreativitas yang menunjang untuk dirinya sendiri, masyarakat serta bangsa dan negara. Sehingga masyarakat Timor Leste seakan mendapatkan kebebasan untuk memerdekakan tanah mereka yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh Soeharto dalam masa orde baru. Hal ini dikarenakan pada masa orde baru tidak melakukan pembangunan apapun di tanah Timor Leste setelah hasil kekayaan mereka dimanfaatkan oleh pusat sehingga memunculkan rasa ketidakadilan masyarakat Timor Leste.

Penyebab ini yang akhirnya mengakibatkan rakyat Timor Leste menginginkan untuk lepas dari NKRI. B.J Habibie selaku kepala negara saat itu mengadakan jajak pendapat untuk kebaikan kedua belah pihak. Timor Leste akhirnya lepas dari pangkuan ibu pertiwi. dan Seharusnya Pemeritah melakukan terlebih dahulu Pembangunan nilai demokrasi yang diawali dari pemerintahan saat itu guna menjaga dan mensosialisasikan nilai demokrasi sebenarnya dan menggunakannya dengan benar.

 Setelah masa Pemerintahan dari Bj.Habibie maka masuklah pasangan Terpilih duet Abdurrahman Wahid-Megawati secara legalitas formal telah lahir periode baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Era Orde Baru telah dinyatakan berakhir dan digantikan Orde Reformasi. Hadirnya Orde Reformasi seperti halnya awal-awal kebangkitan Orde Lama dan Orde Baru rakyat menaruh harapan besar bahwa Orde Reformasi dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pasangan Gus Dur-Megawati sebenarnya dinilai ideal dilihat dari aspek wawasan. Gus Dur adalah seorang santri tradisional yang memiliki wawasan kebangsaan yang tidak diragukan, sementara Megawati adalah seorang nasionalis yang juga memiliki wawasan Islam modern. Duet Gus Dur-Megawati lalu membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik tanggal 28 Oktober 1999. Terlepas dari adanya kekecewaan karena dihapuskannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, cabinet ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Abdurrahman Wahid mangalami banyak persoalan pada masa Orde Baru. Persoalan yang sangat menonjol adalah masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, masalah BPPN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jarinagn pengaman social (JPS), munculnya masalah disintegrasikan, konflik etnis dasar umat beragama, penegakan hokum dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Belum genap 100 hari berkuasa dan belum tuntasnya penyelesaian persoalan-persoalan peninggalan Orde Baru, pemerintahan Gus Dur dihadapan pada persoalan-persoalan kebijakannya yang dinilai banyak kalangan sangat controversial. Kebijakannya antara lain:

1.      Pencopotan Kapolri Jendral Pol. Roesmanhadi yang dianggap sebagai orangnya Habibie.

2.      Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat yang dilatari oleh pernyataannya bahwa Presiden bukan Pangganti TNI. Penggantinya adalah Marsekal Muda TNI Graito. Penggantian ini cukup mengagetkan karena diambilkan dari TNI AU, yang selama 32 tahun terakhir tidak pernah mndapatkan jabatan strategis di jajaran TNI.

3.      Pencopotan Wiranto sebagai Menko Polkan dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis antara Wiranto dan Gus Dur arena Gus Dur mengijinkan dibentuknya Komisi Penyelidik Penyelanggara (KPP) HAM di Timor Timur

4.      Mengeluarkan pengumuman tantang adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pengumuman ini sangat mempengaruhi kinerja kabinet. Tampak beberapa menteri merasa sulit melakukan koordinasi di antaranya Laksamana SDukardi dan Kwik Kian Gie. Mereka kesulitan melakukan koordinasi dengan Memperindag Jusuf Kalla yang menghadapi tudingan KKN.

5.      Gus Dur menyetujui nama Papua sebagai ganti Irian Jaya pada akhir Desember 1999. Gus Dur bahkan menyetujui pula pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua. Atas kebijakan yang menguntukan ini, Dewan Presidium Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua (Mei-Juni 2000)dan menetapakn tanggal 1 Desember (hari berakhirnya pendudukan Belanda 1962) menjadi hari kemerdekaan Papua Barat.

 Selain penilaian bahwa kebijakan Gus Dur Kontroversial, berkembang pula pendapat bahwa kebijakan Gus Dur dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, termasuk di dalamnya urusan protokoler. Segala persoalan diselesaikan Gus Dur berdasarkan bisikan kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Dalam suasana sikap pro dan kontra masyarakat atas kepemimpinan Gus Dur, muncul kasus Bruneigate. Meskipun tidak terbukti melalui pengadilan, skandal Bruneigate mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap Gus Dur semakin turun drastis. Ketua MPR, Amien Rais yang dulu sangat bersemangat mendukung Gus Dur berbalik arah. Skandal Bruneigate dan pengangkatan wakil Kapolri, Kamjen (Pol) Chaeruddin menjadi pemangku sementara jabatan kepala Polri tanpa persetujuan DPR RI telah memicu konflik antara pihak eksekutif dan legislatif. Puncak kekecewaan DPR terbukti dengan dikeluarkannya Memorandum I buat Presiden Gus Dur pada tanggal 1 Februari 2001 yang disusul Memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Presiden Gus Dur memang terkenal dengan sikapnya yang controversial, bukan dating memberi laporan pertanggungjawaban , melainkan pada pukul 01.05 WIB mengeluarkan Maklumat Presiden yang isinya antara lain membekukan lembaga MPR dan DPR.

Pada saat yang sama MPR melalui ketua Amien Rais secara tegas menolak dekrit yang dibuat Presiden Gus Dur. Langkah yang diambil Gus Dur menjadikan dirinya semakin tidak popular dan mempercepat proses kejatuhannya dari kursi kepresidenan. Apalagi ternyata dekrit tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

Puncak jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas usulan DPR mempercepat Sidang Istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur telah melanggar Tap No. VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri.

Kemudian Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'. Sejak kenaikan Megawati sebagai presiden, aktivitas terorisme di Indonesia meningkat tajam, beberapa peledakan bom terjadi yang menyebabkan sentimen negatif terhadap Indonesia dari kancah internasional.

Setelah masa pemerintahan Megawati berakhir Indonesia menyelenggarakan kembali pemilu presiden secara langsung pertamanya.

Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai Presiden. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati.

Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY. dan yang memenangkan pemilu untuk periode 2004-2009 adalah SBY, kemudian untuk periode 2009- hingga sekarang pemerintahan juga masih dipegang oleh SBY dan partainya Demokrat.

Konfigurasi Politik Era Orde Lama

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya.

Pada masa ini Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “Trial and Error” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Maka problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”.

Berbagai “Experiment” tersebut ternyata menimbulkan keadaan “excessive” (berlebihan) baik dalam bentuk “Ultra Demokrasi” (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 1950-1959, maupun suatu kediktatoran terselubung (verkapte diktatuur) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (gekwalificeerde democratie).

Sistem “Trial and Error” telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tingggi berupa :

1)      Gerakan separatis pada tahun 1957

2)      Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total di bidang Dewan Konstituante pada tahun 1959.

Oleh karena konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional.

Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus kita bayar dengan biaya tinggi.

Sumber : http://mrs-fishy.blogspot.com/2013/01/perkembangan-politik-di-indonesia-orde.html

              http://sistempolitikerareformasi.blogspot.com/2012/11/sistem-politik-era-reformasi.html

Manajemen nasional pada masa orde baru dan masa reformasi

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian, politik pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya, pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/ Mandataris MPR. GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap lima tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR. Kebijaksanaan yang telah mendapat persetujuan dari lembaga tinggi negara, khususnya DPR, merupakan politik pemerintah. Jadi, politik pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman pada ketetapan MPR.

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi.

1. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahreraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan ranggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Keikursertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.

Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhikebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan nasional itu berlangsung, kita harus memahami manajemen nasional yang te-rangkai dalam sebuah sistem.

2. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran {learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation), dan penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, rungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.

a. Unsur, Struktur dan Proses

Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi:

1) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk usaha produksi dan distribusi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum (public goods and services).

2) Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.

3) Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.

4) Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut di atas.

Sejalan dengan pokok pikiran di atas, unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut secara struktural tersusun atas empat tatanan (setting). Yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Tata laksana dan tata administrasi pemerintahan merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem manajemen national (SISMENNAS).

Dilihat dari sisi prosesnya, SISMENNAS berpusat pada satu rangkaian pengambilan keputusan yang berkewenangan, yang terjadi pada tatanan dalam TAN dan TLR. Kata kewenangan di sini mempunyai konotasi bahwa keputusan-keputusan yang diambil adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh si pemutus berdasarkan hukum. Karena itu, keputusan-keputusan itu bersifat mengikat dan dapat dipaksakan (compulsory) dengan sanksi-sanksi atau dengan insentif dan disinsentif tertentu yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Karena itu, tatanan dalam (TAN+TLP) dapat disebut Tatanan Pengambilan Berkewenangan (TPKB).

Penyelenggaraan TPKB memerlukan proses Arus Masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM dapat berasal dari rakyat, baik secara individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan, partai politik, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Masukan ini berintikan kepentingan Rakyat. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang terhimpun dalam proses Arus Keluar yang selanjutnya disalurkan ke TPN dan TKM. Arus Keluar ini pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintah terhadap berbagai tuntutan, tantangan, serta peluang dari lingkungannya. Keluaran tersebut pada umumnya berupa berbaeai kebiiaksanaan yang lazimnya dituangkan ke dalam bentuk-bentuk perundangan/ peraturan yang sesuai dengan permasalahan dan klasifikasi kebijaksanaan serta instansi yang mengeluarkannya.

Sementara itu, terdapat suatu proses umpan balik sebagai bagian dari siklus kegiatan fungsional SISMENNAS yang menghubungkan Arus Keluar dengan Arus Masuk maupun dengan Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenganan (TPKB). Dengan demikian secara prosedural SISMENNAS merupakan satu siklus yang berkesinambungan.

b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional

Fungsi di sini dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terselenggaranya kegiatan terpadu sebuah organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) dan penyesuaian (adjustment) dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan-tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh-mempengaruhi dengan lingkungan itu, SISMENNAS memiliki fungsi pokok: “pemasyarakatan politik.” Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan pada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbagai kepentingan. Sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik, di mana setiap warga negara Indonesia terdorong untuk setia kepada negara dan taat kepada falsafah serta peraturan dan perundangannya.

Dalam proses Arus Masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan. Fungsi pengenalan kepentingan adalah untuk menemukan dan mengenali serta merumuskan berbagai permasalahan dan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur Tata Kehidupan Masyarakat (TKM). Di dalam Tata Politik Nasional (TPN) permasalahan dan kebutuhan tersebut diolah dan dijabarkan sebagai kepentingan nasional.

Pemilihan kepemimpinan berfungsi memberikan masukan tentang tersedianya orang-orang yang berkualitas untuk menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu dan menyelenggarakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam rangka TPKB.

Pada Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), yang merupakan inti SISMENNAS, fungsi-fungsi yang mentransformasikan kepentingan kemasyarakatan maupun kebangsaan yang bersifat politis terselenggara ke dalam bentuk-bentuk administratif untuk memudahkan pelaksanaannya serta meningkatkan daya guna dan hasil gunanya. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

1) Perencanaan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan, sesuai kebijaksanaan yang dirumuskan.

2) Pengendalian sebagai pengarahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan.

3) Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.

Ketiga fungsi TPKB tersebut merupakan proses pengelolaan lebih lanjut secara strategis, manajerial dan operasional terhadap berbagai keputusan kebijaksanaan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil dari fungsi-fungsi yang dikemukakan sebelumnya, yaitu fungsi pengenalan kepentingan dan fungsi pemilihan kepemimpinan yang ditransformasikan dari masukan politik menjadi tindakan administratif.

Pada aspek arus keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan:

1) Aturan, norma, patokan, pedoman, dan Iain-lain, yang secara singkat dapat disebut kebijaksanaan umum (public policies).

2) Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang lazimnya dijabarkan dalam sejumlah program dan kegiatan.

3) Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada arus keluar SISMENNAS memiliki tiga fungsi utama berikut: pembuatan aturan (rule making), penerapan aturan (rule aplication), dan penghakiman aturan (rule adjudication) yang mengandung arti penyelesaian perselisihan berdasarkan penentuan kebenaran peraruran yang berlaku.

Sumber : http://adit279.wordpress.com/2008/12/04/sistem-manajemen-nasional/

Stratifikasi politik nasional

Sertifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a.    Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR. Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.

b.    Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).

2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).

3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).

4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.

c.    Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan

d.    Tingkat Penentuan KebijakanTeknis

Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.

e.     Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah

1). Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.

2). Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

Sumber : http://gattynovia.blogspot.com/2011/05/stratifikasi-politik-nasional.html